domian desa.id
salah satu alamat web desa yang dibordir di jaket Kepala Desa Pancasan, http://pancasan.or.id

Disadari atau belum akhir-akhir ini, apapun wadahnya, desa-desa di wilayah Nusantara mulai menggeliat untuk menjadi daerah yang mandiri. Daerah yang tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat.

Ini dapat dipahami, mengingat selama ini desa hanya dijadikan sebagai objek proyek Pemerintah, tanpa melihat apakah program (proyek) tersebut tepat guna diterapkan di suatu desa atau tidak.

Lebih jauh lagi, seringkali desa hanya dimanfaatkan sebagai tempat untuk mendulang tambang dan suara, tanpa diberikan haknya.

Menghadapi kondisi seperti tersebut, desa mulai berjejaring dalam berbagai macam kelompok untuk bersama-sama menjadi lebih mandiri dan memiliki daya tawar.

Termasuk diantaranya adalah Gerakan Desa Membangun (GDM). Sebuah gerakan yang berawal dari keinginan desa itu sendiri untuk memanfaatkan teknologi dengan tujuan untuk menjadikan desa mandiri secara ekonomi dan memiliki daya tawar bagi pemerintahannya. Karena subjeknya adalah desa, tidak lagi sekedar sebagai objek, maka gerakan ini menggunakan nama Desa (sendirilah yang) Membangun.

Gerakan ini merupakan gerakan sosial yang bukan merupakan proyek berbayar. Meski tanpa pendanaan, GDM bisa bertahan dan berkembang selama 1 tahun ini. Ini karena besarnya keinginan untuk memajukan desa dengan kemampuannya sendiri tanpa terlalu bergantung kepada pemerintah diatasnya.

Betapa bapak-ibu dari desa terus bersemangat belajar demi desanya. Tanpa iming-iming amplop pesangon, mereka rela menempuh jarak yang jauh untuk mendatangi kelompok-kelompok belajar GDM dengan biaya sendiri. Semangat ini ternyata menular kepada pemuda-pemudi desa dan para pengusaha desa untuk ikut juga mempelajari segala macam teknologi.

Salah satu teknologi yang dipelajari desa-desa membangun adalah pemanfaatan internet untuk mengabarkan desa mereka kepada dunia luas.

Menggunakan tagline : “sudah saatnya dunia melihat desa, bukan lagi desa yang terus-terusan melihat dunia“, diadakanlah 1 website untuk 1 desa-desa membangun.

Selama setahun, desa-desa yang telah punya website ini ternyata masih memegang komitmennya untuk terus memberitakan desanya.

Daftar desa-desa membangun yang telah memiliki website aktif (tidak hanya diupdate setahun sekali), bisa dilihat di bagian bawah situs resmi GDM http://desamembangun.or.id

Hanya saja,keseluruhan website-website desa tersebut menggunakan sub-level domain or.id. Sementara menurut ketentuan Pandi (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia), penggunaan or.id ditujukan untuk organisasi nirlaba. Jadi, tidak tepat untuk digunakan oleh Pemerintah Desa.

Kemudian, pada saat acara Juguran Blogger Banyumas, bersama dengan salah satu ketua Pandi, Sigit Widodo, mencetuskan usulan untuk membuat sub-level domain desa.id kepada Pandi.

Usulan kemudian terus bergulir hingga tahap lemparan ususalan yang kemudian didiskusikan di http://milis.pandi.or.id. Berikut beberapa pertanyaan dalam diskusi milis beserta jawaban dari sudut pandang saya pribadi :

1. Apa guna domain desa.id untuk desa?

Selain sebagai identitas yang jelas bagi desa di dunia internet, domain desa.id akan menjadi semacam pengakuan bahwa desapun bisa memanfaatkan teknologi untuk mengenalkan potensi daerahnya kepada dunia.
Sungguh akan menjadi kebanggaan ketika seseorang pulang kampung dan desanya sudah menggunakan namadesa.desa.id🙂

2. Kenapa tidak menggunakan sub domain dari masing-masing kabupaten sesuai peraturan Kemkominfo?

Tentu saja jika ada desa yang menghendakinya, itu bisa menjadi pilihan desa untuk menggunakan sub domain Pemkab masing-masing. Akan tetapi, desa banyak yang merasa enggan jika harus berhadapan dengan birokrasi untuk sekedar mendapatkan subdomain. Di samping itu, menggunakan desa.id akan mempersingkat   sekaligus memperjelas bahwa ini alamat website desa.

3. Berarti domain desa.id akan memangkas birokrasi?

Iya. Saat ini sedang diusulkan, syarat mendapatkan domain desa.id adalah scan KTP dan surat keterangan dari Kepala Desa yang nanti akan disetujui oleh registrar (tempat pembelian domain) dalam 24 jam. Baik KTP maupun Surat Keterangan Kepala Desa hanya boleh dipakai untuk mendaftarkan 1 desa saja.

4. Pembuatan domain desa.id dari segi bisnis apakah akan menguntungkan Registrar?

Saat ini ada lebih dari 76.000 desa di Indonesia. Seperti diceritakan di awal tulisan, akan semakin banyak desa yang tergerak untuk memanfaatkan internet. Ini tentu menjadi potensi bisnis bagi registrar Pandi. Registrar Pandi juga tidak perlu merisaukan jika ada koordinator website desa, karena pembelian domain tetap melalui registrar Pandi.

5. Adakah usulan domain desa selain desa.id ?

Selain desa.id , ada juga usulan lain. Diantaranya : ds.id dan vil.id. Hanya saja, menurut hasil diskusi dengan kawan-kawan desa membangun, pertimbangan teknis menggunakan nama domain desa.id adalah sebagai berikut :

  • Kata “Desa” adalah kata dengan jumlah karakter cukup singkat ( 4 huruf )
  • Kata “Desa” tidak perlu disingkat menjadi “des” / “ds” karena akan mengaburkan maknanya
  • Kata “Desa” yang diambil dari Bahasa Indonesia, mengesampingkan penggunaan istilah asing seperti “Village” dari Bahasa Inggris.
  • Jika disahkan, domain “desa.id” akan menjadi DTD ( domain tingkat dua ) .id PERTAMA dalam sejarah domain Indonesia yang menggunakan kata dalam Bahasa Indonesia, bahkan kata yang ditulis secara utuh, tanpa disingkat.
  • Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata / istilah “Desa” dapat dijadikan pemersatu masyarakat / komunitas Adat yang memiliki beragam istilah untuk menyebut kesatuan hukum masyarakat di wilayahnya ( Banjar, Kampung, Nagari, dll.)

Demikian tulisan tentang domain desa.id. Semoga dapat melengkapi materi untuk memperjuangkan domain identitas desa ini.

Beberapa tulisan tentang Gerakan Desa Membangun bisa dibaca di :