Waktu tinggal di Purwokerto beberapa waktu yang lalu, aku sempet mampir ke kantor Pegadaian kecamatan Karanglewas. Ehm, tentu tidak perlu dijelaskan kenapa aku bisa terdampar di kantor Pegadaian, yang pasti mau “menyekolahkan” sesuatu😉

Tentu bukan “sekolah-menyekolah” sesuatu, yang aku ceritakan sekarang. Soalnya, pas aku sampe sana pagi-pagi sekali (alasan:malu! jelas), ada dua bapak-bapak pegawai Pegadaian sedang sibuk dan kerepotan. Yang satu sedang memegang telpon, tampaknya sedang mendengarkan instruksi dari ujung sambungan telpon dan meneruskannya kepada Bapak yang sedang menghadapi komputer.
Begitu mendegar kata-kata “Open Office” disebut-sebut, aku jadi tertarik. Aku tanya “Pake Linux, ya?”
“Iya nih, kemaren nginstall openoffice belum selesai trus dicabut (?)” jawab si bapak, dengan dialek banyumasan tentunya.
Karena pakenya Fedora yang rpm, aku bilang “Coba Pak, perintah -ivh nya diganti -Uvh.” Sumpe! Karena aku lagi pake zencafe dan nggak pake rpm, itu jawaban asbun aja!
Eee,lha kok trus bisa. Wah, trus sesuatu-ku jadi nggak usah pake “ujian masuk sekolah” lagi, deh😀

Lebih dari itu, terlepas dari apakah seluruh Perum Pegadaian di Indonesia sudah bermigrasi ke Linux, aku melihat perjuangan yang dikerahkan bapak2 dan ibu2 untuk beralih dari sistem operasi yang sudah akrab mereka gunakan sebelumnya.

Aku sebelumnya punya pikiran,kalo badan milik Pemerintah adalah suatu badan usaha yang memiliki sumber dana yang tidak terbatas. Sehingga sanggup membelikan licensi OS tiap komputer satu di masing-masing kantor cabangnya. Tapi tampaknya, ada juga yang berpikir rasional (ups, maap).

Toh, nyatanya ada seseorang di Perum (bener Perum, ya?) Pegadaian sana yang meng-acc penggunaan Linux di jajarannya. Dengan berbagai pertimbangan tentunya sang Peng-Acc ini ikhlas menggunakan OS Open Source di lingkungan kerjanya.

Dan mungkin saja, banyak yang tidak ikhlas dengan keputusan ini. Sudah terlanjur terbiasa dengan OS yang bisa ditemukan dimana (walo sebagian besar bajakan), kini harus bersusah payah belajar OS baru.

Tapi semoga saja dengan segala jerih payah yang bapak/ibu lakukan, jadi tumbuh semangat untuk menghargai hasil karya orang lain. Bukan sebaliknya, jadi frustasi trus kembali ke bajakan (ampyuun..). Karena dengan keinginan untuk menghargai hasil karya orang lain, diharapkan punya rasa untuk tidak merampas hartaorang lain lewat korupsi…

kok malah jadi kyak buku Pendidikan Pancasila…

Satu lagi, aku juga melihat betapa efektifnya pengenalan Open Source, jika dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Karena, begitu turun perintah penggunaan Linux (Open Source) dari “atas” sampe ketingkat cabang di kecamatan pun mengikuti.

Buat bapak/ibu Pegadaian Banyumas/Purwokerto (atau seluruh Indonesia, kalo ternyata sudah me-nasional), tetap semangat pakai OS Open Source, ya!